cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irman
Contact Email
selat@umrah.ac.id
Phone
+62771-4500089
Journal Mail Official
selat@umrah.ac.id
Editorial Address
Gedung Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, 29111
Location
Kota tanjung pinang,
Kepulauan riau
INDONESIA
Jurnal Selat
Published by Universitas Maritim Raja Ali Haji
ISSN : 23548649     EISSN : 25795767     DOI : https://doi.org/10.31629/selat
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Selat is Scientific Journal Published Periodically by Law Studies Program, Faculty of Social and Political Science Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jurnal Selat is Biannual, Published Twice a Year, which is in May and October. Jurnal Selat was first published in 2013 with the aim for the development of law studies. Term “Selat” (in Bahasa: Strait) is based on geographic feature Riau Island Province as Archipelagic Provinces and near Strait of Malacca. Jurnal Selat has the vision to contribute the development of law studies which include Civil Law, Criminal Law, Constitutional Law, Administrative Law, Business Law, Customary Law and International Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 4 No 2 (2017): JURNAL SELAT" : 8 Documents clear
Dinamika dan Solusi Perlindungan Anak di Sekolah Arliman S, Laurensius
Jurnal Selat Vol 4 No 2 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (837.859 KB)

Abstract

Children as the nations next generation, should be protected from childhood to adulthood. If the child since childhood was in the neighborhood crime, the boy can be the perpetrators of criminal acts in the future, and will be disturbing peoples lives. It is wise if the protection of children starting in school. School as place a child studying, along with peers, and learn to respect for peers, with smaller or teachers. Nowadays, very sad child protection in the school environment, imagine in the school of environmental protection of children is not running properly, many child protection were violated, so kids do not feel comfortable at school, absences from school, or drop out of school. Against this its good, we are all concerned with the protection of children, especially in the area of the school. This paper tries to offer the world the concept of the protection of children in schools on an ongoing basis, starting from the urgency of the protection of children in school, and the dynamics of child protection solutions in schools, as well as offering a sustainable concept of child protection in the school. The conclusion of this paper expects that all parties can participate in an ongoing child protection in the school. Keywords: Dynamic, Solution, Protection, Child, School   Anak sebagai generasi penerus bangsa, harus dilindungi dari kecil sampai dewasa. Jika anak sejak kecil sudah berada di dalam lingkungan kejahatan, anak itu pasti menjadi pelaku tindak pidana di kemudian hari, dan akan meresahkan kehidupan masyarakat. Sangat bijak jika perlindungan anak dimulai di dunia sekolah. Sekolah sebagai tempat anak menimba ilmu, bergaul dengan teman sebaya, dan belajar menghargai kepada teman sebaya, teman yang lebih kecil ataupun para guru. Sekarang ini, perlindungan anak sangat menyedihkan di lingkungan sekolah, bayangkan di lingkugan sekolah perlindungan anak tidak berjalan dengan semestinya, banyak perlindungan anak yang dilanggar, sehingga anak tidak merasa nyaman di sekolah, absen dari sekolah, atau putus sekolah. Terhadap hal tersebut ada baiknya, kita semua memperhatikan perlindungan anak, terutama di wilayah sekolah. Tulisan ini mencoba menawarkan gagasan konsep perlindungan anak di dunia sekolah secara berkelanjutan, dimulai dari urgensi perlindungan anak di sekolah, dinamika dan solusi perlindungan anak di sekolah, serta menawarkan konsep perlindungan anak yang berkelanjutan di sekolah. Kesimpulan dari tulisan ini mengharapkan semua pihak dapat berpartisipasi di perlindungan anak yang berkelanjutan di wilayah sekolah. Kata Kunci: Dinamika, Solusi, Anak, Perlindungan, Sekolah
Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha Febrina, Rezmia
Jurnal Selat Vol 4 No 2 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (855.89 KB)

Abstract

Predatory pricing is one form of strategy undertaken by a business actor in selling a product at a price below the cost of production (average cost or marginal cost). Areeda and Turner say that is not a predatory pricing when the price is equal to or above the marginal cost of the production of a good. The main purpose of predatory pricing is to remove competitors from the market and prevent potential business actors from becoming competitors in the same market. As soon as it succeeds in getting the competitor out of the market and delaying the entry of new entrants, then he can raise the price again and maximize the profits that may be earned. To be able to perform such acts, then the business actor must have a large market share and the profits to be gained can cover the losses suffered during the predator. Keywords: Predatory pricing, Large market   Predatory pricing adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga dibawah biaya produksi (average cost atau marginal cost).  bukan kegiatan predatory pricing apabila harga adalah sama atau diatas biaya marginal dari produksi suatu barang.  Adapun tujuan utama dari predatory pricing untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Segera setelah berhasil membuat pelaku usaha pesaing keluar dari pasar dan menunda masuknya pelaku usaha pendatang baru, maka selanjutnya dia dapat menaikkan harga kembali dan memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan. Untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, maka pelaku usaha tersebut haruslah mempunyai pangsa pasar yang besar dan keuntungan yang akan diperoleh dapat menutupi kerugian yang diderita selama masa predator. Kata kunci: Jual Rugi, Pangsa Pasar
Free Trade Zone Sebagai Salah Satu Wujud Implementasi Konsep Disentralisasi Kurniawan, Wishnu
Jurnal Selat Vol 4 No 2 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.624 KB)

Abstract

Indonesia is a country that adopts welfarestate system where the state administration is aiming for the prosperous of society. The excistense of statehood based on Pancasila ideology and constituion of 1945 with desentralization principal government system. Desentralization system are system wich the authorize to manage and developed by the regional government/local government. That system excepting as otherwise stipulated in legislation. Distribution authority to region/local government is a manifestation of the spirit of the countrys development based on Region/Local Authonomy. Fulfillment of prosperous for society, central government of Negara Kesatuan Republik Indonesia forming an area exclusively dedicated to the development and investment strategies in increasing state revenues. In order to increase fulfillment the prosperous, needed an authority who focus on build and developed the special region to face the infrastructure developed in order to developed direct investment. This system made the Central Government intervened the Local/Region Government. The intervened reflected by Lawa Number 44 of 2007 juncto Governement Regulation Number 46 of 2007 about Free Trade and Free Port of Batam Island. The principal of implementing Free Trade Zone in Batam Island with special authority as executor contained inrelated with Desentralization principal. That system in accordance with Indonesian Constituion of 1945 specially in article 18B paragraph (1) wich specifies that the state respected with the special unit – a unit areas and special’s unit – a unit areas. That system are manifestation of Asymmetric Desentralization principal system. Keywords: Free Trade Zone, Regional Authonomy, Asymmetric Desentralization System, Constitution.   Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem welfarestate dimana penyelenggaraan negara adalah bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat. Pelaksanaan kehidupan bernegara berdasarkan Ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan sistem pemerintahan menganut prinsip desentralisasi yang memberikan kewenangan pengelolaan dan pembangunan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten kecuali seperti yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perudangan. Pemberian kewenangan bagi Pemerintah Daerah ini merupakan perwujudan dari semangat pembangunan negara berdasarkan Otonomi Daerah. Dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah Negara Kesaatuan Republik Indonesia membentuk suatu kawasan yang diperuntukkan khusus bagi pengembangan dan strategi investasi dalam peningkatan pendapatan negara. Guna peningkatan tersebut, dibutuhkan otoritas pembangunan yang berfokus dalam pengembangan suatu kawasan di wilayah daerah yang khusus untuk menghadapi pembangunan infrastruktur dalam rangka pengembangan investasi. Hal ini membuat Pemerintah Pusat kembali melakukan intervensi kepada daerah untuk turut hadir langsung dalam melakukan pembangunan. Penerpan wilayah investasi tersebut adalah melalui Undang Undang Nomor 44 Tahun 2007 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pulau Batam. Prinsip tersebut masih sejalan dengan amanah konstitusi terkait dengan pelaksanaan pemerintah daerah khususnya Pasal 18B ayat (1) yang menentukan bahwa negara menghormati satuan – satauan daerah yang bersifat khusus dan satuan – satuan daerah yang bersifat istimewa. Hal ini merupakan perwujudan dari konsep Desentralisasi Asimetris. Kata kunci: Wilayah Perdagangan Bebas, Otonomi Daerah, Desentralisasi Asimetris, Konstitusi
Politik Hukum Pengadilan Perikanan di Indonesia Hidayat, Muhammad Fajar
Jurnal Selat Vol 4 No 2 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (820.953 KB)

Abstract

The geographical condition of Indonesia as a country of two thirds is the area of marine waters which consists of coastal seas, loose seas, bays and straits which has 95.181 km long beach, with 5.8 million km / square of water. The sea waters are large and rich in various types of marine potential of approximately 4 billion USD / year. But unfortunately, who enjoy all the wealth of the sea is not only the people of Indonesia but foreign nationals as well. Starting from the Exclusive Economic Zone (ZEE) to the territorial sea is an area that is often the case of illegal fishing by foreign country, recorded 242 foreign ships caught in the territory of Indonesia which caused losses of up to 160 billion rupiah. The problem in this research is how is the Legal Politics of Fishery Court in Indonesia and whether Fishery Court has been quite effective in examining, hearing, and deciding criminal acts in the field of fisheries. The author uses normative legal research methods in this research. The results of research that the authors get is the legal politics of the Fishery Court in Indonesia can be seen from the birth of Law Number 45 Year 2009, Presidential Decree Number 15 Year 2010 and Presidential Decree Number 6 Year 2014. Fishery Court in Indonesia has not been effective enough in checking, Prosecute, and cutting of criminals offenses in the field of fisheries due to frequent overlapping or authority disputes with agencies or other agencies. Therefore, the Fishery Court needs to synergize with the Water Police, Navy, Department of Marine Affairs and Fisheries (DKP), and the society so that law enforcement efforts against theft of fish can be more effective. Keywords: Political Law, Fishery Court, Fishery Crime   Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara yang dua pertiganya adalah wilayah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat memiliki panjang pantai 95.181 Km, dengan luas perairan 5,8 juta km/persegi. Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun. Namun sayangnya, yang menikmati semua kekayaan laut itu bukan hanya rakyat Indonesia tapi warga negara asing juga. Mulai dari Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) hingga laut teritorial adalah wilayah yang rawan terjadi pencurian ikan oleh negara asing, tercatat 242 kapal asing yang tertangkap di wilayah Indonesia yang menyebabkan kerugian negara hingga 160 miliar rupiah. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah politik hukum Pengadilan Perikanan di Indonesia dan apakah Pengadilan Perikanan sudah cukup efektif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang penulis dapatkan yaitu politik hukum Pengadilan Perikanan di Indonesia dapat dilihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014. Pengadilan Perikanan yang ada di Indonesia belum cukup efektif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan dikarenakan sering terjadinya tumpang tindih atau sengketa kewenangan dengan lembaga atau instansi lainnya. Oleh sebab itu, Pengadilan Perikanan perlu melakukan sinergi dengan Polisi Perairan, TNI AL, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), dan masyarakat sehingga upaya penegakan hukum terhadap pencurian ikan bisa lebih efektif. Kata Kunci: Politik Hukum, Pengadilan Perikanan, Tindak Pidana Perikanan
Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Indonesia Arjuno, Bambang; Ruba’i, Masruchin; Djatmika, Prija
Jurnal Selat Vol 4 No 2 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (824.56 KB)

Abstract

Whistle blower’s corruption case has a significant role in law enforcement, where they are familiarly known as whistle-blower assist law enforcement role in exposing acts of corruption, especially if the person who is the whistle blower participate as suspects. Should the state provide attitude in providing legal protection in such cases that the person providing the information is also awarded in addition to legal protection. In this research using normative legal research will be reviewed in the presence of whistle blower protection laws in order to be opened in a brightly lit cases.  Keywords: Corruption, whistleblowers, Legal Certainty, Fairness   Peniup peluit untuk kasus tindak pidana korupsi mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam penegakkan hukum, keberadaan mereka yang akrab disebut sebagai whistle blower membantu peranan penegak hukum dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi khususnya jika orang yang menjadi whistle blower ikut menjadi tersangka. Negara Hendaknya memberikan sikap dalam memberikan perlindungan hukum dalam hal demikian agar orang yang memberikan informasi juga mendapatkan penghargaan selain mendapatkan perlindungan hukum. Dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian hukum normatif akan dikaji keberadaan peniup peluit dalam perlindungan hukum agar dapat dibuka secara terang benderang kasus yang ada. Kata Kunci: Korupsi, Peniup Peluit, Kepastian Hukum, Keadilan
Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional Efritadewi, Ayu; Jefrizal, Wan
Jurnal Selat Vol 4 No 2 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (839.165 KB)

Abstract

Giving some penalties by sinking the foreign fishing vessels is one of the efforts of the country in eradicating of illegal fishing. Besides that it will also give a deterrent effect or will counteracting from violation in the border area or outside the border area that can harm Sovereignty of the country. Indonesian government policy that sinking the fishing vessels that has been proved doing the illegal fishing in Indonesia waters has raised many pro’s and contras. The conclusion that can be reach is what are the Impacts from sinking the foreign Fishing vessels. Is it positive or negative impact? The positive impact that happen from this policy is Indonesia government can stop illegal fishing activity and also to rescue aquatic habitat in the sea from bomb of foreign fishermen.  While the negative impact is pollution because of the explosion and burning the foreign vessels that can pollute the air around the sea.Writers suggest that law enforcement of sinking the foreign vessels must be conducted together with budget support facility that adequate with the enforcement, for example adequate personnel, adequate facilities and infrastructure (firearms, boat/ship, and fuel supply in operating the ship so that the supervisor can reach all part of the sea in Indonesia. Keyword:  Foreign Ship, Illegal Fishing   Pemberian sanksi dengan cara penenggelaman merupakan upaya negara dalam memberantas kegiatan perikanan yang dilakukan secara illegal dan disamping itu juga untuk memberikan suatu efek jera atau menangkal terhadap pelanggaran di Wilayah Perbatasan atau di Luar Perbatasan Laut Indonesia yang dapat merugikan dan mengancam kedaulatan negara. Kebijakan pemerintah Indonesia yang menenggelamkan kapal-kapal yang terbukti melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia menuai pro dan kontra, banyak yang mendukung tetapi juga tidak sedikit yang menolak, demikian pula protes dari negara bendera kapal. Kesimpulan yang dapat diambil adalah apa saja Dampak dari penenggelaman kapal nelayan asing ini menimbulkan dampak yang positif dan juga menimbulkan dampak yang negatif. Dampak positif yang diperoleh dari kebijakan ini adalah pemerintah Indonesia dapat menghentikan aktivitas pencurian ikan serta menyelamatkan habitat perairan di dalam laut dari bahaya Bom nelayan asing. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan ini adalah ditimbulkannya polusi hasil peledakan dan pembakaran kapal asing yang dapat mencemari udara disekitar laut. Yang mana saran yang penulis berikan adalah Upaya penegakan hukum berupa penenggelaman kapal harus diiringi dengan dukungan anggaran fasilitas yang memadai dalam penegakkannya, misalnya personil yang memadai, sarana dan prasarana menunjang cukup seperti peralatan senjata api, kapal, hingga dukungan suplai BBM dalam pengoperasian kapal sehingga para pengawas mampu menjangkau seluruh bagian wilayah laut Indonesia. Kata kunci: Kapal Asing, Pencurian Ikan
Tinjauan Yuridis Kebijakan Penyuluhan Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Riau Ansanoor, Sakiman Hidayat
Jurnal Selat Vol 4 No 2 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (904.169 KB)

Abstract

Law number 52 of 2009 on the development of population and family development has formulated a policy to achieve the goal of a prosperous family, through a policy of family planning counseling. Riau Archipelago Province as the local government has not been able to implement the policy to the fullest because it has not had a civil servants as family planning counselor. Keywords: Family Planning Counseling   Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah merumuskan kebijakan untuk mencapai tujuan keluarga sejahtera, melalui kebijakan penyuluhan keluarga berencana. Provinsi Kepulauan Riau sebagai pemerintah daerah belum dapat melaksanakan kebijakan tersebut secara maksimal karena belum memiliki PNS sebagai tenaga penyuluh keluarga berencana. Kata kunci: Penyuluhan Keluarga Berencana
Membangun Daerah Melaui Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sukmawaty, Siska
Jurnal Selat Vol 4 No 2 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (883.147 KB)

Abstract

The regions get a better chance to building through the corporate social responsibility funds channeled by the companys existing companies in the region. Corporate Social Responsibility is a concept the organization, especially the Company, has various responsibilities to all its stakeholders, including consumers, employees, shareholders, community and the environment in all aspects of the companys operations which include economic aspects, Social, and environment. So the local government needs to make a regulation in order to utilize funds from corporate social responsibility channeled to the community through local government, where the policy can be made and prepared with regard to the related legislation and also looking into the sociological conditions and make by keeping in mind Or philosophical and sociological, so that policies on corporate social responsibility in the region can give a big role in the development of a region. Keywords: Corporate Social Responsibility   Daerah mendapatkan kesempatan membangun lebih baik melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan yang disalurkan oleh perusahaan perusahaan yang ada di daerah. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya Perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Maka pemerintah daerah perlu membentuk regulasi agar dapat memanfaatkan dana dari tanggung jawab sosial perusahaan yang disalurkan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah, dimana kebijakan tersebut dapat dibentuk dan disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait dan juga memperhatikan kondisi sosiologis dan menyusunya dengan tetap berpedoman pada pertimbangan atau landasan filosofis dan sosiologis sehingga kebijakan tentang tanggung jawab sosial perusahaan di daerah dapat memberi peran besar pada pembangunan sebuah daerah.  Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Selat Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Selat Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Selat Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Selat Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Selat Vol. 8 No. 1 (2020): Jurnal Selat Vol. 7 No. 2 (2020): Jurnal Selat Vol. 7 No. 1 (2019): Jurnal Selat Vol. 6 No. 2 (2019): JURNAL SELAT Vol 6 No 1 (2018): JURNAL SELAT Vol. 6 No. 1 (2018): JURNAL SELAT Vol 5 No 2 (2018): JURNAL SELAT Vol. 5 No. 2 (2018): JURNAL SELAT Vol. 5 No. 1 (2017): JURNAL SELAT Vol 5 No 1 (2017): JURNAL SELAT Vol 4 No 2 (2017): JURNAL SELAT Vol. 4 No. 2 (2017): JURNAL SELAT Vol. 4 No. 1 (2016): JURNAL SELAT Vol 4 No 1 (2016): JURNAL SELAT Vol. 3 No. 2 (2016): "Kemaritiman & Perbatasan" Vol 3 No 2 (2016): "Kemaritiman & Perbatasan" Vol 3 No 1 (2015): "Kemaritiman & Perbatasan" Vol. 3 No. 1 (2015): "Kemaritiman & Perbatasan" Vol. 2 No. 2 (2015): "Kemaritiman & Perbatasan" Vol 2 No 2 (2015): "Kemaritiman & Perbatasan" Vol 2 No 1 (2014): "Kemaritiman & Perbatasan" Vol. 2 No. 1 (2014): "Kemaritiman & Perbatasan" Vol 1 No 2 (2014): "Negara Hukum & Demokrasi" Vol. 1 No. 2 (2014): "Negara Hukum & Demokrasi" Vol. 1 No. 1 (2013): "Kemaritiman & Perbatasan" Vol 1 No 1 (2013): "Kemaritiman & Perbatasan" More Issue